MPUIN-News

oleh Nabila Oktaviani, S.Sos

Jakarta, 4 April 2026 — Komitmen menghadirkan pendidikan yang adil dan setara terus diperkuat oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melalui Badan Pengelola Sekolah (BPS). Bertempat di Aula Andalusia, Madrasah Pembangunan menggelar Focus Group Discussion (FGD) penyusunan pedoman pelaksanaan pendidikan inklusif, sebagai langkah strategis mempertegas arah kebijakan pendidikan yang responsif terhadap keberagaman peserta didik.

Kegiatan ini menghadirkan jajaran pimpinan dan pemangku kebijakan internal, di antaranya Direktur Badan Usaha Sekolah (BUS) UIN Jakarta, Teguh Sarwono, Wakil Direktur Akademik dan IT Prof. Zulfiani, serta Penjamin Mutu Madrasah Pembangunan Eny S. Rosyidatun. Kehadiran mereka menegaskan bahwa agenda inklusivitas tidak lagi berada di pinggiran, melainkan menjadi bagian integral dari desain pendidikan institusional.

Mengusung tema “Tinjauan Kritis Pendidikan Inklusif dari Perspektif Layanan Pendidikan dan Psikologi”, FGD ini menghadirkan akademisi dan praktisi pendidikan inklusif, Totok Bintoro dan Husnul Chotimah. Keduanya menyoroti bahwa implementasi pendidikan inklusif tidak cukup berhenti pada tataran normatif, tetapi harus diterjemahkan ke dalam sistem yang operasional dan terukur.

Totok Bintoro menekankan bahwa kesiapan sistem menjadi kunci utama. “Pendidikan inklusif bukan sekadar wacana kebijakan. Ia menuntut transformasi menyeluruh—mulai dari kurikulum yang adaptif, kompetensi guru yang inklusif, hingga ekosistem belajar yang ramah terhadap semua peserta didik,” ujarnya. Pernyataan ini menegaskan bahwa inklusivitas adalah kerja sistemik, bukan sekadar program tambahan.

Sementara itu, Husnul Chotimah menggarisbawahi pentingnya pendekatan psikologis dalam praktik pendidikan inklusif. Menurutnya, keberhasilan pembelajaran sangat ditentukan oleh kemampuan pendidik dalam membaca keragaman kebutuhan peserta didik. “Setiap anak unik. Karena itu, pendekatan pembelajaran harus fleksibel, empatik, dan berbasis pada kebutuhan individual agar proses pendidikan berlangsung efektif sekaligus humanis,” jelasnya.

Dari sisi kebijakan, Teguh Sarwono menyampaikan dukungan penuh terhadap inisiatif ini. Ia menegaskan bahwa penyusunan pedoman pendidikan inklusif merupakan langkah konkret untuk memastikan tidak ada peserta didik yang tertinggal dalam sistem pendidikan. “Ini bukan hanya soal akses, tetapi soal keadilan. Setiap peserta didik berhak mendapatkan layanan pendidikan yang layak tanpa diskriminasi,” tegasnya.

FGD ini diikuti secara aktif oleh para guru dan tenaga kependidikan Madrasah Pembangunan UIN Jakarta. Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai masukan kritis yang diharapkan dapat memperkaya substansi pedoman, sehingga tidak hanya normatif, tetapi juga aplikatif dan kontekstual.

Melalui forum ini, Madrasah Pembangunan UIN Jakarta menegaskan posisinya sebagai laboratorium praktik pendidikan inklusif yang progresif. Penyusunan pedoman ini diharapkan tidak hanya memperkuat implementasi internal, tetapi juga menjadi model rujukan bagi institusi pendidikan lain dalam membangun sistem pendidikan yang adil, setara, dan berkeadaban.